Loading...
Wakil Rakyat Terjerat Kasus Pemalsuan Surat - Juragan Koran | Koran Online Terbaik Untuk Pendidikan

Adsense 970x90

Wakil Rakyat Terjerat Kasus Pemalsuan Surat

Rabu, 21 September 2016

Ilustrasi Gambar
Saumlaki, JuraganKoran.id - Wakil Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Maluku Barat Daya Thedens  J.J Oraplean kini dilaporkan ke Mapolres Maluku Tenggara Barat karena melakukan pemalsuan surat kredit yang dialamatkan ke Bank BPDM Cabang Saumlaki tertanggal 27 Juli 2016.

Hasil konfirmasi wartawan dengan salah satu Kepala seksi pengkreditan Bank Maluku Cabang Saumlaki Dony Soelait belum lama ini di Saumlaki membenarkan,adanya kasus pemalsuan surat keterangan kredit anggota DPRD dari PKB kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Proses kredit Oraplean untuk sementara ditangguhkan sambil menunggu Ketua DPC PKB MBD untuk klarifikasi surat keterangan partai yang diajukan sebagai syarat kredit pada Bank Maluku cabang saumlaki. Karenanya soelait menegaskan bahwa pihaknya kini sudah membatalkan proses pencairan Kredit yang diajukan oleh Thedens  J.J Oraplean.

Mengingat hasil konfirmasi beberapa hari kemarin bersama Ketua DPC PKB Maluku Barat Daya yang membantah secara keras bahwa partai belum pernah keluarkan surat untuk saudara Thedens Oraplean. Mengingat yang bersangkutan sudah dipecat dari partai karena berbagai persoalan dan pelanggaran disiplin partai.

Permohonan kredit yang diajukan Anggota DPRD ini sebanyak Rp 140 juta, namun berdasarkan peraturan Bank disini bahwa sebelum pencairan, kami harus meneliti secara cermat surat-suratnya termasuk kelengkapan administrasi secara detail dan jika sudah benar baru itu dilasanakan transaksi.

Namun sayangnya permohonan Kredit yang diajukan Thedens Oraplean tersebut dibatalkan pencairannya saat ini disebabkan adanya surat keteranganpalsu yang dimilikinya. Selain itu, Saya didatangi Ketua DPC PKB kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Evert Makupiola untuk menyaksikan surat tersebut, tetapi sebelumnya itu kami juga telah mengkonfirmasi Makupiola sejak tanggal 9 Agustus 2016 untuk membenarkan surat keterangan partai yang mengatakan saudara oraplean tidak bermasalah.

Untung kami belum cairkan Rp,140 juta itu kepada oraplean, menurut Soilait silahkan lapor saja ke pihak berwajib “persoalan seperti ini tak lazim buat dirinya, menghadapi hal itu tak jarang dilakukan orang-orang tertentu, karena kami sudah biasa dengan proses hokum seperti ini” jelasnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Meljanus Evert Makupiola, Frendy Rolantio Lololuan, SH menyambangi Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) pada Senin 15 Agustus 2016 di Saumlaki untuk melaporkan perbuatan melawan hokum atas nama saudara Thedens J.J Oraplean Anggota DPRD MBD dari PKB yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat sebagaimana dimaksudkan dalam 263 KUHP.

Saat diwawancari oleh sejumlah wartawan Frendy mengatakan, "Surat keterangan nomor: 19/DPC/KT/B.1/VII/2016 yang ditandatangani di Kota Tiakur pada tanggal 27 Juli 2016 tenyata setelah dicek keaslian dan kebenarannya dari surat tersebut, Ketua DPC Meljanus Evert Makupiola merasa tidak menandatangani atau mencap surat tersebut. Evert juga merasa tidak pernah memberikan surat keterangan tersebut kepada anggota DPRD itu" ujar kuasa hokum FR, Lololuan.

Lololuan menyebutkan pihaknya telah diberikan kuasa untuk bertindak mendampingi Makupiola untuk mengawal seluruh proses hokum ini ditingkat Polres MTB. Surat kuasa ditandatangani oleh Lololua dan evert makupiola untuk mengajukan laporan.Pengacara mudah ini bersama kliennya berharap masalah yang dihadapi saat ini agar dapat di usut secara tuntas.

Mengingat Anggota dewan terhormat yang mesti menjadi teladan dan contoh yang baik kepada masyarakat justru telah melakukan pemalsuan terhadap dokumen. Kami tak bermaksud menggurui atau menginterfensi penyidik Polres, namun yang kami takutkan, jangan-jangan yang bersangkutan SK baru untuk menggantikan posisi ketua DPC PKB MBD Meljanus Evert Makupiola.

Hal ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi anggota DPRD lainnya yang bermaksud melakukan tindak pidana dimaksud,serta klien kami berharap PKB ditingkat DPP,DPW dapat mengambil sikap tegas terhadap kadernya yang nakal ini, ujar pengacara asal selaru ini. Dia melanjutkan bahwa tindakan dewan terhormat MBD itu bertujuan untuk kepentingan kreditnya pada kantor Cabang BPDM tiakur.

Namun setelah niat busuk diketahui olehpetugas BPDM cabang Saumlaki maupun Bank CangTiakur, sehingga langsung pimpinan setempat bereaksi membatalkan proses pencairan dimaksud.

Petugas Bank juga merespon proses dan langkah-langkah hukum yang ditempuh nantinya oleh Ketua DPC PKB selain itu pihaknya mendukung dalam memberikan data kepada klien kami kami untuk selanjutnya akan di proses secara hukum, pihak Bank juga merasa tersinggung dengan tindakan Oraplean yang memalukan nama lembaganya. (Tim)
Share
Loading...

Loading...
loading...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2016. Juragan Koran | Koran Online Terbaik Untuk Pendidikan.
Design by Ciptaan Tangan. Published by Dunia Usaha. Powered by Glen Hanz Sky.
Creative Commons License